Takengon -  Implementasi dua tahun Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Aceh Tengah  diteliti oleh guru besar dari Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh. Pelaksanaan penelitian dua tahun RPJMD  Selasa, (29/4) di Gedung Operation Rom Setdakab setempat  dihadiri oleh seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah, (SKPD) daerah setempat. 

Prof. Dr. A. Rahman Lubis M. Sc  menilai pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat  dari aspek distribusi pendapatan dan lainnya. Karena belum tentu pertumbuhan ekonomi serta merta memberikan indikasi pada kesejahteraan masyarakat baik secara individual maupun kelompok. Sisi lain yang telah disepakati oleh pihak eksekutif dan legislatif adalah  penyediaan lapangan kerja. Menyangkut pemberdayaan masyarakat, adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat dan jaminan sosial serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Menurut Rahman, semua SKPD perlu mengevaluasi  setiap kegiatan. Hasil dari evaluasi itu apakah nantinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, (RPJM) dan pengelolaan anggarannya  membutuhkan  revisi. Revisi di tahun kedua  tersebut menurut Rahman untuk menghindari kekeliruan – kekeliruan pada masa mendatang. Proses dari evaluasi itu, katanya dapat dimanfaatkan oleh jajaran SKPD di daerah itu.  Disamping itu juga perlu dilihat dalam pengelolaan anggaran. Semua  indikator-indikator tersebut  akan menjadi acuan, apakah RPJM telah terlaksana dengan baik atau tidak.

Guru Besar Fakultas Ekonomi Unsyiah, Banda Aceh itu meminta para SKPD yang ada di daerah itu untuk dapat membantu pihaknya  termasuk dalam pengumpulan data-data. Dia juga menyampaikan hasil data-data yang diperoleh dari masing-masing SKPD nantinya akan dilakukan cros cek. Seyogianya  kunjungan kedua guru besar dari Unsyiah itu telah direncanakan sejak awal bulan lalu. Namun karena  padatnya kegiatan, penelitian yang akan dilakukan barui dapat dilaksanakan dipenghujung bulan April ini.

Sementara itu DR. Islahuddin yang juga Guru Besar Ekonomi Unsyiah dan   anggota tim peneliti dua tahun RPJMD Aceh Tengah  menyebutkan,  bahwa para SKPD terlihat bersungguh-sungguh untuk melakukan evaluasi kerjanya.  Kebanyakan kasus, anggaran terlepas dari RPJM. Karena RPJM dibuat sifatnya kualitatif. Angka-angka kuantitatif disajikan, namun katanya tidak  pernah dihubungkan satu sama lainnya.

Dari RPJM yang disajikan kata Islahuddin terdapat berbagai tantangan. Evaluasi selama dua tahun  bagaimana  menyajikan RPJM yang lebih sifatnya kuantitatif untuk mengukur  kinerja dari masing-masing SKPD dari waktu- kewaktu. Untuk  model-model yang bersifat kuantitatif, Tahun 2008 pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor  6 Tahun 2008  tentang ukuran kinerja dan indikator-indikatornya.  Hal ini akan menjadi basis  bagi  penyusunan standar  pelayanan umum.

Pendekatan-pendekatan yang perlu dilakukan adalah  memperkuat semua indikator. Namun untuk mendapatkan peta kondisi daerah  berdasarkan indikator, maka  pendekatannya harus dengan parsitifator. Dia sangat berharap keterlibatan  semua pihak. Karena banyak kasus juga RPJM hanya dipajang sebagai  sebagai dokumen yang dianggap official. 

Sebelumnya, Bupati Aceh Tengah dalam sambutan tertulisnya  yang dibacakan  oleh Asisten Administrasi Setdakab, Karimansyah, SE, MM   menyebutkan selama kurun waktu dia tahun berlalu visi dan misi pemerintah Aceh Tengah  yang dituangkan dalam RPJM membutuhkan komitmen dan partisipasi dari masyarakat, dan utamanya SKPD yang berada di garda terdepan.  Untuk itu dia meminta seluruh pimpinan SKPD dapat merumuskan rencana program  dan kegiatan yang selaras dengan RPJMD. Karena dokumen tersebut berisi penjabaran visi dan misi serta program Kepala Daerah.  (Humas Pemkab Aceh Tengah)